Manipulasi Data Irigasi dan Sawah Kering: Menteri PU Bakal Copot Kepala BBWS hingga Pejabat Ditjen SDA

JAKARTA — Jurnalisia.com–Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengambil tindakan tegas buntut ditemukannya manipulasi data kondisi irigasi pertanian nasional. Kementerian PU memastikan bakal mencopot sejumlah pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) setelah temuan inspeksi mendadak (sidak) mengungkapkan rekayasa laporan internal yang bertolak belakang dengan realita kekeringan di lapangan.

Langkah drastis tersebut diambil usai Menteri PU meninjau langsung tiga titik krusial di Jawa Barat pada Sabtu (26/9/2026), yakni Desa Karangharja (Kabupaten Bekasi), Desa Sukatani (Kabupaten Karawang), dan Desa Kedongdong (Kabupaten Cirebon).

Dalam laporan resmi internal yang disodorkan kepada pimpinan, sistem pemantauan (dashboard) irigasi nasional menampilkan status aman tanpa indikator bahaya. Jajaran Ditjen SDA bahkan mengklaim telah mengairi tambahan 73 ribu hektare sawah guna mencegah risiko puso (gagal panen). Namun, peninjauan lapangan justru mendapati ribuan hektare lahan pertanian dalam kondisi kering kerontang.

”Di dashboard semuanya hijau, tidak ada indikator merah. Bahkan sebelum berangkat saya tanyakan kembali ke Dirjen, diklaim sudah mengairi 73 ribu hektare tambahan. Namun kenyataannya di lapangan, ada 1.000 hektare di satu titik dan 400 hektare di titik lain yang masih mengalami kekeringan parah,” ujar Dody tegas dalam rekaman resminya, Senin (28/9/2026).

Daftar Pejabat yang Bakal Dicopot

Menteri PU menegaskan tindakan Asal Bapak Senang (ABS) dan ketidakakuratan data teknis yang telah berlangsung hampir dua tahun terakhir ini tidak lagi dapat ditoleransi. Surat Keputusan (SK) pencopotan dijadwalkan ditandatangani pada Senin (28/9/2026) dan beroperasi penuh paling lambat Rabu (30/9/2026).

Adapun deretan jajaran struktural dan teknis yang masuk dalam daftar pencopotan meliputi:

Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan (BOP) Ditjen SDA
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum
Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Wilayah Terkait
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

”Pasti direktur Unit Pengelola Irigasi (BOP) saya copot, enggak mungkin enggak. Kepala Balai juga saya copot. Kasatker dan PPK saya copot, sudah pasti itu,” kata Dody.

Solusi Lapangan Cukup Sederhana

Menurut evaluasi Kementerian PU, persoalan kekeringan di kawasan yang ditinjau sebenarnya tidak membutuhkan rekayasa teknologi irigasi yang rumit. Di beberapa titik lokasi, sumber air sungai utama masih mengalir dan hanya berjarak sekitar 2 kilometer dari areal persawahan warga.

Sebagai contoh, di Desa Kedongdong, Cirebon, lahan seluas 400 hektare yang terancam gagal panen sebenarnya dapat diselamatkan dengan langkah cepat penambahan pompa listrik serta penyambungan pipa PVC/selang menuju saluran sekunder dan tersier.

”Ini bukan masalah teknis yang rumit, melainkan masalah komitmen dan kemauan kerja. Apakah para PPK, Kasatker, dan Kepala Balai mau turun langsung mendengar dan menyelesaikan masalah bersama petani atau tidak,” pungkas Dody.

Tindakan tegas ini menjadi sinyal keras pembenahan tata kelola birokrasi di tubuh Kementerian PU, khususnya dalam menjaga ketahanan pangan nasional dari ancaman krisis air dan manipulasi data teknis.