Jakarta.Jurnalisia.com–Badan Pengusahaan (BP) Batam mencatatkan sejarah baru dalam tata kelola keuangan publik nasional. Untuk pertama kalinya, lembaga tersebut mengumumkan tidak akan lagi bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai operasional rutinnya pada tahun anggaran 2027, melainkan sepenuhnya mengandalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Kendati menorehkan lompatan besar dalam kemandirian fiskal, BP Batam tetap mendapat sorotan tajam dari DPR RI terkait sejumlah persoalan infrastruktur dasar yang dinilai belum sejalan dengan masifnya pertumbuhan ekonomi di lapangan.
Apresiasi Sejarah Baru Kemandirian Anggaran
Pernyataan lepas dari ketergantungan APBN tersebut disampaikan langsung dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BP Batam Tahun Anggaran 2027.
Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, yang memimpin jalannya rapat menilai langkah berani BP Batam ini sebagai sebuah catatan penting dalam sejarah kelembagaan.
”Ini baru pertama dalam sejarah BP Batam tidak meminta APBN, tetapi menggunakan PNBP. Ini patut kita apresiasi,” tegas Andre.
Rapor Hijau Kinerja Ekonomi dan Realisasi Investasi
Kemandirian finansial BP Batam didorong oleh performa indikator makroekonomi yang melaju impresif sepanjang beberapa tahun terakhir. Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, memaparkan data-data fundamental yang menjadi motor penggerak lepasnya ketergantungan APBN tersebut:
Pertumbuhan Ekonomi Megah: Pertumbuhan ekonomi Batam sepanjang tahun 2025 menyentuh angka 6,76 persen, bahkan melonjak di angka 7,49 persen pada triwulan IV.
Skala Ekonomi Jumbo: Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Batam tercatat mencapai Rp253,6 triliun.
Realisasi Investasi Meroket: Berdasarkan data LKPM BKPM, realisasi investasi Batam mencapai Rp44,01 triliun—meroket hingga 72,83 persen dibanding tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp25,46 triliun. Angka ini setara dengan 118,97 persen dari target awal. Sementara melalui metode bottom-up, total investasi menembus angka Rp69,3 triliun.
Pendapatan PNBP Kuat: Pada Semester I 2026, BP Batam sukses membukukan realisasi PNBP sebesar Rp1,053 triliun, tumbuh 25,88 persen secara year-on-year (YoY).
Efisiensi Piutang: Piutang usaha berhasil ditekan signifikan dari Rp572,81 miliar (2024) menjadi Rp443,60 miliar (2025), atau menyusut sebesar Rp129,2 miliar.
Ironi Megahnya Jalan Lima Lajur dengan Genangan Banjir
Meski menorehkan performa finansial yang berkilau, jajaran parlemen mengingatkan agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak sekadar menjadi deretan angka di atas kertas, melainkan harus langsung tercermin pada peningkatan pelayanan publik.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sturman Panjaitan, memberikan kritik konstruktif mengenai kontrasnya pembangunan fisik Batam saat ini. Ia menyoroti bagaimana jalan-jalan utama kini telah dilebarkan hingga lima lajur, namun belum didukung oleh kapasitas sistem drainase yang memadai.
”Begitu kita turun dari bandara, jalannya sudah lima lajur. Tapi di beberapa titik saluran airnya masih kurang. Kalau satu titik banjir, dampaknya bisa meluas. Contohnya di sekitar K-Square, setiap hujan masih tergenang,” ujar Sturman.
Selain banjir, Sturman juga menuntut penyelesaian menyeluruh terhadap problem tata kelola sampah kota guna memuluskan visi Batam menjadi hub industri sekaligus destinasi pariwisata internasional, serta mendorong percepatan jalur lingkar (ring road) untuk mengurai konsentrasi kemacetan.
Respons BP Batam: Pembangunan Paralel dan Tindak Tegas Lahan Tidur
Menjawab kritik kritis legislatif, Kepala BP Batam Amsakar Achmad menjelaskan bahwa persoalan banjir merupakan konsekuensi logis dari tingginya dinamika pembangunan kawasan baru yang berjalan simultan di Batam. Akibatnya, pembangunan infrastruktur pendukung seperti drainase harus dikejar secara agresif agar sejalan dengan pemanfaatan lahan.
Sebagai langkah taktis, BP Batam juga mulai mempercepat penataan lahan tidur di wilayah strategis.
”Sekarang ada kebijakan, kalau lahan dua tahun tidak dikelola maka akan dilakukan pencabutan. Kami sedang mendorong agar lahan-lahan tersebut segera dimanfaatkan, sementara infrastruktur pendukung dibangun secara paralel,” ungkap Amsakar.
Di sisi teknis, Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam, Mouris Limanto, menegaskan komitmen penanganan banjir ini digarap secara sinergis bersama Pemerintah Kota Batam di bawah garis kepemimpinan ex officio yang sama. Sejak awal tahun 2026, seluruh titik rawan banjir telah dipetakan bersama aparatur wilayah untuk diselesaikan secara bertahap berbasis skala prioritas urgensi.
Terkait desakan pembangunan jalan baru, Mouris membocorkan bahwa pihaknya tengah mematangkan konsep pengembangan tujuh Wilayah Penataan Prioritas (WPP). Dua dari wilayah tersebut diproyeksikan membentuk jalur konektivitas luar (outer ring road) terintegrasi yang menghubungkan kawasan Nongsa hingga Tanjung Pinggir di Sekupang.
Rapat kerja ini menjadi sinyal kuat bahwa ujian utama BP Batam ke depan bukan lagi sekadar menarik modal masuk, melainkan bagaimana menyinkronkan kemandirian fiskal triliunan rupiah tersebut agar mampu menyelesaikan pekerjaan rumah sosiologis masyarakat: banjir, sampah, dan mobilitas perkotaan.
Penulis
- Wartawan Senior
Artikel terbaru
FokusJuli 24, 2026Resmi Dilantik Jadi Jampidsus, Kuntadi Janji Evaluasi Perkara Kakap dan Pulihkan Kepercayaan Publik
FokusJuli 23, 2026Satu Standar Penghitungan Kerugian Negara: Tantangan Hakim MK Saldi Isra untuk BPK dan Penegak Hukum
FokusJuli 22, 2026Kejari Banjar Geledah Dinkes, Sita 48 Dokumen dan Komputer Terkait Proyek RS Tipe D Gambut
FokusJuli 22, 2026Pemerintah Kucurkan Rp 21,16 Triliun untuk Rehabilitasi Pascabencana di Tiga Provinsi Sumatera