Jakarta.Jurnalisia.com–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap lima orang aparatur sipil negara (ASN) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Selasa (9/6/2026). Juru Bciara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penangkapan tersebut merupakan lanjutan dari kasus dugaan suap Bupati Muara Enim Edison yang terungkap lewat operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (8/6/2026).
“KPK kembali melakukan tangkap tangan lanjutan dari perkara tersebut di mana untuk tangkap tangan kali ini berkaitan dengan dugaan pemberian suap dari Pemkab Muara Enim Sumatera Selatan kepada pihak-pihak di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” kata Budi di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (10/6/2026)
Peta Kasus OTT KPK (11 Juni 2026)
Aktor Utama yang Terjerat: Bupati Muara Enim (Edison) dan 5 ASN dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Total Pihak yang Diamankan: 11 orang (Terbagi dalam 2 klaster: 6 orang di OTT awal, 5 orang ASN BPK).
Wilayah Operasi: Jakarta dan Sumatera Selatan (Sumsel).
Modus Operandi: Dugaan suap untuk memengaruhi atau “mengondisikan” hasil temuan pemeriksaan BPK terkait proyek pengadaan barang di Kabupaten Muara Enim.
Objek Proyek: Pengadaan smart board (termasuk smart TV).
Nominal & Aliran Dana: Terindikasi ada aliran dana sebesar Rp500 juta dari pihak swasta ke Pemkab Muara Enim, yang kemudian sebagian diduga mengalir ke kantong oknum BPK sebagai pelicin.
Catatan Penanganan Kasus:
Sesuai dengan KUHAP dan prosedur penegakan hukum KPK, lembaga antirasuah ini memiliki waktu 1×24 jam sejak penangkapan untuk memeriksa, menentukan konstruksi perkara, dan menetapkan status hukum (sebagai tersangka atau saksi) bagi pihak-pihak yang diamankan.
Informasi resmi mengenai detail identitas ASN BPK serta kronologi lengkap biasanya akan diumumkan oleh KPK melalui konferensi pers resmi setelah batas waktu pemeriksaan tersebut selesai.
Penulis
- Wartawan Senior
Artikel terbaru
FokusJuli 24, 2026Resmi Dilantik Jadi Jampidsus, Kuntadi Janji Evaluasi Perkara Kakap dan Pulihkan Kepercayaan Publik
FokusJuli 23, 2026Satu Standar Penghitungan Kerugian Negara: Tantangan Hakim MK Saldi Isra untuk BPK dan Penegak Hukum
FokusJuli 22, 2026Kejari Banjar Geledah Dinkes, Sita 48 Dokumen dan Komputer Terkait Proyek RS Tipe D Gambut
FokusJuli 22, 2026Pemerintah Kucurkan Rp 21,16 Triliun untuk Rehabilitasi Pascabencana di Tiga Provinsi Sumatera